Bukan Sekadar Serap Aspirasi, Sambung Rasa Jadi Cara Bupati Klaten Menjemput Keluhan Warga

NUMLIT, KLATEN — Di tengah berbagai kanal pengaduan yang serba digital, Pemerintah Kabupaten Klaten memilih tetap menjaga cara lama yang tak lekang oleh waktu. Duduk bersama warga, mendengar langsung keluhan mereka, dan mencari solusi secara terbuka.

Komitmen itu kembali diwujudkan melalui program Sambung Rasa 2026 yang resmi dimulai di Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026).

Bagi warga, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial pemerintah daerah, melainkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada orang nomor satu di Klaten.

Di bawah suasana yang hangat dan penuh keakraban, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berdialog dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Warga menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, hingga berbagai harapan untuk kemajuan desa dan daerah.

Alih-alih mendengar laporan melalui meja birokrasi, Bupati memilih hadir langsung di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini Sambung Rasa kembali dimulai untuk tahun 2026. Putaran pertama tahun ini kami laksanakan di Desa Pesu, Kecamatan Wedi,” ujar Hamenang.

Pemerintah Datang Membawa Solusi

Yang membedakan Sambung Rasa dari forum dialog biasa adalah pendekatan yang lebih konkret. Tidak hanya mendengarkan, pemerintah juga hadir membawa berbagai layanan yang langsung bisa dimanfaatkan warga.

Di lokasi kegiatan, masyarakat dapat mengakses beragam pelayanan publik dalam satu tempat. Mulai dari layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga layanan perizinan usaha yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten.

Bagi sebagian warga, layanan jemput bola seperti ini menjadi solusi praktis karena menghemat waktu dan biaya yang biasanya harus dikeluarkan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.

Dari Aspirasi Menjadi Arah Pembangunan

Lebih dari sekadar forum curhat warga, Sambung Rasa menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Setiap masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak hanya berdasarkan data statistik, tetapi juga berangkat dari kebutuhan nyata yang dirasakan warga sehari-hari.

Pendekatan ini dinilai penting karena pembangunan yang efektif harus dimulai dari pemahaman terhadap persoalan di lapangan.

Bantuan untuk Warga yang Membutuhkan

Selain membuka ruang dialog dan layanan publik, kegiatan Sambung Rasa juga diisi dengan penyaluran berbagai bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan program bantuan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Menurut Hamenang, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus memiliki manfaat yang nyata.

“Kami hadir membawa berbagai paket bantuan, sekaligus menghadirkan berbagai unit layanan pemerintah daerah. Yang tidak kalah penting, melalui kegiatan ini kami juga ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk menentukan langkah pembangunan ke depan,” katanya.

Mendekatkan Pemerintah dengan Masyarakat

Di era ketika komunikasi sering berlangsung melalui layar gawai, Sambung Rasa menawarkan sesuatu yang berbeda: kedekatan.

Program ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui Sambung Rasa, Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya memastikan bahwa suara warga tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan menjadi bagian dari proses pembangunan. Sebab, kebijakan yang baik sering kali lahir dari kemampuan pemimpin untuk mendengar langsung suara masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan dimulainya putaran pertama di Desa Pesu, Sambung Rasa 2026 bukan hanya membuka ruang dialog, tetapi juga menegaskan bahwa pembangunan yang efektif dimulai dari kesediaan pemerintah untuk hadir, mendengar, dan bertindak bersama masyarakat. (Damar Sri Prakoso)