BPJS Kesehatan Ingatkan Peserta PBI JK Cek Keaktifan, Ini Cara dan Kanal Layanannya

NUMLIT, SURAKARTA – Terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum tentu berarti kepesertaan masih aktif.

BPJS Kesehatan Cabang Surakarta mencatat cakupan kepesertaan telah mencapai 98,51 persen dari total penduduk hingga November 2026. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 78,91 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian BPJS Kesehatan, terutama menyusul penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial.

Masyarakat diimbau rutin memeriksa status kepesertaan agar tidak baru mengetahui status nonaktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Niken Sawitri, mengatakan penonaktifan peserta PBI JK berkaitan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, peserta diminta memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk memantau status kepesertaan, termasuk mengetahui pemberitahuan penonaktifan melalui notifikasi aplikasi.

“Imbauan ini menyusul dengan adanya penonaktifan sejumlah peserta PBI JK oleh Kementerian Sosial, akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kami harapkan seluruh peserta JKN dapat melakukan unduh Aplikasi Mobile JKN, agar mengetahui pemberitahuan penonaktifan tersebut melalui notifikasi dari Aplikasi Mobile JKN,” kata Niken dalam kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).

Peserta PBI JK Bisa Memperbarui Data

Penentuan penerima bantuan iuran mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk kategori desil 1 sampai dengan 5. Sementara itu, peserta PBI JK yang masuk desil 6 sampai dengan 10, tetapi kondisi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data sosial ekonomi sesuai kondisi terkini.

Menurut Niken, peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk memperbarui data secara mandiri melalui situs resmi BPS di https://dtsen-form.bps.go.id atau melaporkannya melalui pemerintah desa maupun kelurahan.

“Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data secara mandiri melalui situs resmi BPS atau melaporkan ke desa atau kelurahan,” ujarnya.

Bagi peserta PBI JK yang telanjur dinonaktifkan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, reaktivasi dapat diajukan bagi peserta yang dinonaktifkan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan, serta peserta berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Peserta yang membutuhkan layanan kesehatan dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi.

Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan yang bersangkutan.

Tiga Kanal untuk Mengecek Status Kepesertaan

Untuk memudahkan peserta memeriksa keaktifan PBI JK, BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yakni PASTI JKN: https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, WhatsApp PANDAWA: 08118165165, dan Care Center: 165.

Masyarakat dapat memanfaatkan kanal tersebut untuk memastikan status kepesertaan, terutama sebelum mengakses layanan kesehatan.

Hingga November 2026, jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Surakarta mencapai 4.478.141 jiwa atau 98,51 persen dari total penduduk. Adapun tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 78,91 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa selain memperluas cakupan kepesertaan, memastikan status tetap aktif juga menjadi hal penting agar manfaat program JKN dapat diakses ketika dibutuhkan. (Damar Sri Prakoso)