Saat Kampus Diingatkan Kembali Menjadi Penjaga Nurani Bangsa

NUMLIT, JOGJA — Di tengah derasnya arus perubahan politik, ekonomi, dan teknologi, sebuah pertanyaan penting kembali mengemuka: siapa yang akan menjaga arah moral dan akal sehat bangsa?

Pertanyaan itu menjadi benang merah dalam Konferensi Republik bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik yang digelar di University Club Hotel UGM, Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026).

Forum tersebut mempertemukan akademisi, tokoh masyarakat, pemimpin organisasi sipil, hingga pelaku usaha untuk membicarakan kembali peran masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Namun lebih dari sekadar membahas demokrasi, konferensi ini mengingatkan kembali fungsi kampus dan masyarakat sipil sebagai ruang yang seharusnya menjadi penjaga nurani publik.

Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sudjito, menegaskan bahwa Indonesia lahir dari gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, bukan semata-mata hasil kesepakatan elite politik.

Menurutnya, organisasi seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga berbagai organisasi kepemudaan telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperjuangkan kemerdekaan.

“Civil society bukan sekadar penonton panggung sejarah Indonesia. Mereka adalah aktor utama sekaligus arsitek yang merumuskan cita-cita etis republik ini,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM.

Meski reformasi telah berjalan hampir tiga dekade, Arie menilai demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ia melihat munculnya berbagai gejala yang mengarah pada kemunduran demokrasi dan menguatnya praktik-praktik yang berpotensi menjauhkan negara dari semangat reformasi.

Dalam situasi seperti itu, kampus dinilai tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat mencetak tenaga kerja.

“Kita harus mengembalikan fungsi kampus bukan sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi refleksi penting di tengah meningkatnya tuntutan dunia kerja yang sering kali membuat perguruan tinggi lebih fokus pada aspek keterampilan teknis dibandingkan pembentukan karakter dan daya kritis mahasiswa.

Konferensi Republik juga menghadirkan Ketua Panitia Konferensi Republik 2026, Sudirman Said, yang menekankan pentingnya membangun ruang perjumpaan lintas generasi.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak kelompok masyarakat sipil yang bergerak di berbagai bidang, tetapi sering berjalan sendiri-sendiri. Padahal, tantangan bangsa saat ini membutuhkan kekuatan kolektif yang lebih terorganisasi.

“Menyatukan pikiran lintas generasi memang bukan hal mudah. Tetapi collective thinking akan menghasilkan gagasan yang lebih mendalam, lebih baik, dan lebih bermakna bagi perjalanan bangsa ke depan,” ujarnya.

Sudirman menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial dan intelektual yang sangat besar. Karena itu, masyarakat sipil perlu memperkuat konsolidasi agar dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mengawal pembangunan dan demokrasi.

Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui pendidikan.

Ia menyoroti pentingnya keterbukaan dalam berpikir dan bertukar gagasan sebagai syarat utama lahirnya inovasi.

“Problem recognition itu adalah awal dari problem resolution,” katanya.

Gita mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas guru. Ia menilai peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin memiliki generasi yang mampu bersaing secara global.

Baginya, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan pemilu atau pergantian kekuasaan yang berjalan baik.

Keberhasilan demokrasi, menurut Gita, justru terlihat dari kemampuan negara mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hingga penguatan nilai moral di masyarakat.

“Baru kalau kita berhasil mendistribusi public goods berupa intelek, kecerdasan, kesehatan, kesejahteraan, nilai moral, dan nilai sosial, kita boleh berbangga diri sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. M. Baiquni, mengingatkan bahwa perubahan tidak akan lahir hanya dari ruang seminar dan diskusi.

Menurutnya, gagasan besar harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus tumbuh dari realitas lapangan dan mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

“Teori terbaik adalah teori yang dibangun dari pengalaman empiris lapangan,” ujarnya.

Melalui Konferensi Republik ini, muncul satu pesan yang kuat: di tengah berbagai tantangan zaman, bangsa ini membutuhkan kampus yang berani bersuara, masyarakat sipil yang tetap kritis, serta ruang-ruang dialog yang menjaga akal sehat publik.

Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang baik, tetapi juga warga negara yang aktif, kampus yang independen, dan masyarakat sipil yang terus menjaga arah perjalanan republik. (Damar Sri Prakoso)