Komunikasi Adalah Oksigen Bangsa, Ini Pesan Rektor UAI untuk Praktisi Humas Pemerintah

NUMLIT, JAKARTA — Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoaks di ruang digital, komunikasi publik tidak lagi sekadar menjadi sarana menyampaikan pesan pemerintah. Lebih dari itu, komunikasi menjadi elemen penting yang menentukan sehat atau tidaknya kehidupan demokrasi.

Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, saat menjadi narasumber kuliah umum bertema Government Public Relations yang digelar Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) UAI, Sabtu (6/6/2026).

Di hadapan mahasiswa pascasarjana yang sebagian besar merupakan profesional dari berbagai instansi pemerintah dan BUMN, Widodo menyampaikan sebuah analogi yang menarik.

“Komunikasi adalah oksigen bangsa. Sebagai akademisi, tugasnya adalah terus menyebarkan oksigen kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi yang sehat memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang benar, memahami kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, disinformasi dan hoaks dapat menjadi “racun” yang mengganggu kualitas ruang publik.

Humas Pemerintah Bukan Sekadar Juru Bicara

Dalam kuliah umum tersebut, Widodo menegaskan bahwa tugas humas pemerintah jauh lebih luas dibanding sekadar menyampaikan informasi resmi.

Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan negara dipahami masyarakat, membangun kepercayaan publik, sekaligus menjaga kualitas dialog antara pemerintah dan warga.

Ia menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah harus selalu berlandaskan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga berkontribusi dalam perdamaian dunia.

Karena itu, humas pemerintah dituntut mampu menghadirkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Menjaga Demokrasi Melalui Komunikasi

Widodo juga menguraikan bagaimana komunikasi publik bekerja dalam berbagai level kehidupan bernegara.

Pada level makro, komunikasi berfungsi menjaga kualitas demokrasi, membantu mencari solusi atas persoalan publik, serta menjadi sarana evaluasi kebijakan pemerintah.

Di tingkat organisasi atau institusi, komunikasi publik berperan membangun transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyebaran informasi.

Sementara pada level individu, komunikasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, dan terlibat dalam pengelolaan kepentingan publik.

“Karena itu komunikasi pemerintah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang sampai kepada masyarakat benar, jelas, dan bermanfaat,” terangnya.

Belajar dari Praktisi yang Pernah Berada di Pusat Kebijakan

Kuliah umum ini menjadi istimewa karena menghadirkan sosok yang tidak hanya berkiprah di dunia akademik, tetapi juga memiliki pengalaman panjang dalam komunikasi pemerintahan.

Selain menjabat sebagai Rektor UAI, Widodo pernah bertugas di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi Dewan Pengawas LKBN Antara, aktif di BPP Perhumas, serta dikenal sebagai pendiri GPR Institute dan penulis puluhan buku tentang komunikasi publik.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAI, Dr. Des Hanafi, menyebut kehadiran Widodo memberikan perspektif praktis sekaligus akademis mengenai tantangan komunikasi pemerintah saat ini.

Apalagi, sebagian besar mahasiswa Mikom UAI berasal dari berbagai instansi pemerintah seperti BNN, ATR/BPN, BPJT, hingga BUMN, sehingga materi yang dibahas sangat dekat dengan realitas pekerjaan mereka sehari-hari.

Menyiapkan Komunikator Publik Masa Depan

Bagi UAI, kuliah umum ini bukan sekadar agenda akademik rutin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membekali mahasiswa dengan pemahaman kontekstual mengenai peran komunikasi dalam tata kelola pemerintahan modern.

Di era ketika kepercayaan publik menjadi aset penting bagi institusi negara, kemampuan membangun komunikasi yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan.

Pesan yang dibawa dari kuliah umum itu pun sederhana namun kuat. Di tengah riuhnya informasi, tugas seorang komunikator publik bukan hanya menyampaikan pesan, melainkan menjaga agar “oksigen” komunikasi tetap mengalir sehat bagi kehidupan bangsa. (Damar Sri Prakoso)