Menko Muhaimin Tantang Kampus Cetak Pelopor Kemandirian Pangan

NUMLIT, SURAKARTA – Ketahanan pangan tidak lagi cukup dibicarakan di ruang kelas. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI, Ahmad Muhaimin Iskandar, justru mengajak mahasiswa turun langsung menjadi pelopor perubahan dari desa melalui inovasi pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional “Desa Berdaya: Peran Milenial dalam Mendukung Kemandirian Pangan Lokal Berkelanjutan”, yang menjadi bagian dari Agrotech’s Fair 2026 di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS), Kamis (2/7/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa, akademisi, dan tamu undangan, Muhaimin menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan regenerasi petani sekaligus mewujudkan kemandirian pangan nasional.

“Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton. Jadilah pelopor yang menghadirkan solusi nyata bagi pertanian Indonesia. Desa adalah titik awal lahirnya kemandirian pangan bangsa,” ujarnya.

Menurut Muhaimin, peluang memperkuat sektor pangan saat ini semakin terbuka seiring perubahan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas pembangunan.

Ia menjelaskan, belanja negara kini tidak lagi sekadar berorientasi pada rutinitas birokrasi, tetapi diarahkan agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor produktif, termasuk pertanian.

“Setiap rupiah dari APBN harus memiliki dimensi pemberdayaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Anggaran negara harus menjadi pengungkit agar masyarakat semakin mandiri secara ekonomi,” tegasnya.

Karena itu, forum mahasiswa agroteknologi maupun komunitas akademik dinilai dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan.

Meski optimistis, Muhaimin mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari kemiskinan hingga berkurangnya minat generasi muda menjadi petani.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan publik tetap berpijak pada kajian ilmiah.

“Universitas harus mengawal pertanggungjawaban intelektual. Politik anggaran dan politik pangan harus benar, dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan,” katanya.

Ia berharap kampus mampu menjadi ruang lahirnya inovasi, teknologi pertanian, serta regenerasi petani yang mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

UNS Siapkan Ribuan Mahasiswa Turun ke Desa

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, mengatakan tema seminar sangat relevan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pembangunan desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, tantangan pangan saat ini tidak lagi sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan inovasi yang mampu menjawab perubahan iklim, perkembangan teknologi, hingga dinamika global.

“Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Karena itu, generasi muda harus menjadi motor inovasi melalui riset, teknologi digital, kewirausahaan, dan pengembangan pangan lokal,” ujarnya.

Komitmen tersebut, lanjut Fitria, diwujudkan UNS melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Tahun ini, sebanyak 2.930 mahasiswa UNS akan diterjunkan ke 28 kabupaten di Indonesia untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan sektor pertanian dan pangan lokal.

“Kami ingin kolaborasi ini melahirkan inovasi yang benar-benar bisa diterapkan di desa. Dari kampus untuk desa, dan dari desa untuk kemajuan Indonesia,” katanya.

Agrotech’s Fair 2026 sendiri menjadi ruang bertemunya pemerintah, akademisi, dan mahasiswa untuk memperkuat ekosistem inovasi pertanian.

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir gagasan-gagasan baru yang mampu mendorong kemandirian pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045. (Damar Sri Prakoso)