Lakpesdam PWNU Jateng dan FISIP Undip Susun Peta Jalan NU

NUMLIT, SURAKARTA — Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyusun policy brief sebagai peta jalan penguatan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai masyarakat sipil keagamaan yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

Langkah strategis itu dibahas dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk Reaktualisasi Tradisi Ilmiah dalam Masyarakat Sipil melalui Partisipasi Akademik yang digelar di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut hasil Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV Nahdlatul Ulama sekaligus mempertemukan kekuatan akademik perguruan tinggi dengan pengalaman kelembagaan NU untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar, M.S.I., menegaskan penyusunan policy paper dan policy brief bukan sekadar agenda akademik, melainkan upaya menghadirkan hasil riset yang benar-benar memberi dampak bagi penguatan organisasi.

“Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi diwujudkan dalam kegiatan akademik yang menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan. Hari ini menjadi salah satu tindak lanjut konkret dari komitmen tersebut,” ujarnya.

Menurut Zainal, hasil-hasil Muktamar Ilmu Pengetahuan IV tidak boleh berhenti sebagai kumpulan gagasan di ruang seminar.

Seluruh rekomendasi harus diterjemahkan menjadi dokumen kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola organisasi Nahdlatul Ulama maupun memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik.

Ia mengungkapkan berdasarkan arahan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), Lakpesdam diminta mengawal secara serius pengembangan konsep NU sebagai masyarakat sipil keagamaan yang berangkat dari praktik nyata warga NU di Jawa Tengah.

“Konsep NU sebagai masyarakat sipil tidak cukup dibangun melalui teori-teori ilmu politik semata, tetapi harus berangkat dari pengalaman, praktik kelembagaan, dan tradisi yang hidup di tengah warga NU di Jawa Tengah. Karena itu Lakpesdam diminta mengawal proses akademik ini agar menghasilkan rumusan yang berbasis praktik sekaligus memiliki kekuatan konseptual,” jelasnya.

Program pengabdian masyarakat tersebut dipimpin Dr. Laila Kholid Alfirdaus bersama tim dosen FISIP Undip yang terdiri atas Yoga Putra Prameswari, M.A., Faiz Kasyfilham, M.A., Jihan Marsya Azahra, M.A., Nuruddin Al Akbar, M.A., dan Dr. Supratiwi.

Laila menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan policy brief menawarkan perspektif baru mengenai masyarakat sipil.

Jika selama ini konsep tersebut lebih banyak dipahami melalui teori politik modern, NU justru memiliki modal sosial yang telah tumbuh dari tradisi organisasinya sendiri.

Menurutnya, tradisi seperti sanad, khidmah, jam’iyyah, musyawarah, kaderisasi, konsolidasi, srawung, kemandirian, dan maslahat bukan hanya nilai-nilai moral, tetapi merupakan fondasi tata kelola organisasi yang membuat NU mampu menjaga independensi sekaligus memperkuat kapasitas sosialnya.

“Kesembilan konsep tersebut diposisikan bukan hanya sebagai nilai-nilai normatif, tetapi sebagai tata kelola kelembagaan yang memungkinkan NU menjaga otonomi organisasi sekaligus memperkuat kapasitas sosialnya,” katanya.

Dari hasil diskusi, tim penyusun merumuskan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat NU memasuki abad keduanya.

Rekomendasi tersebut meliputi penguatan ekosistem pengetahuan melalui jejaring pesantren, perguruan tinggi, dan kaderisasi ilmuwan; penguatan tata kelola jam’iyyah melalui konsolidasi organisasi dan digitalisasi kelembagaan; membangun kemandirian ekonomi berbasis filantropi dan investasi sosial; memperluas kolaborasi (srawung) antara pesantren, kampus, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; serta menjadikan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam setiap kebijakan organisasi.

Forum diskusi juga menyoroti berbagai tantangan baru yang dihadapi organisasi masyarakat sipil, mulai dari transformasi digital, regenerasi kepemimpinan, independensi organisasi di tengah relasi dengan negara dan pasar, hingga kebutuhan membangun tata kelola yang semakin adaptif terhadap perubahan zaman.

Melalui kolaborasi ini, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah dan FISIP Undip berharap lahir dokumen kebijakan yang memiliki landasan akademik kuat sekaligus relevan dengan kebutuhan organisasi.

Lebih dari itu, kerja sama antara perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan mampu membuktikan bahwa tradisi keilmuan tidak berhenti di ruang akademik, melainkan menjadi instrumen nyata dalam memperkuat tata kelola NU dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. (Damar Sri Prakoso)