Ketika Biaya Hidup Dipersoalkan, Mengapa Gaya Hidup yang Disalahkan?

NUMLIT, SURAKARTA – Ungkapan “turunkan biaya hidup” dan “turunkan gaya hidup” sekilas terdengar serupa. Keduanya sama-sama berbicara tentang pengeluaran. Namun, di balik kemiripan kata tersebut, terdapat perbedaan mendasar. Yang satu berbicara tentang keterjangkauan kebutuhan hidup, sedangkan yang lain menyoroti pilihan dan kebiasaan individu.

Perbedaan itu menjadi penting ketika Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” di Bundaran HI, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Aksi tersebut mengangkat hubungan antara krisis iklim, kondisi ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, muncul tanggapan yang mengarahkan persoalan itu pada perlunya menurunkan gaya hidup.

Di sinilah pertanyaan perlu diajukan. Ketika masyarakat mengeluhkan biaya hidup, mengapa yang pertama kali dipersoalkan justru gaya hidup mereka?

Pertanyaan ini bukan berarti gaya hidup konsumtif tidak perlu dikritik. Kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren secara berlebihan, atau menghabiskan uang demi pengakuan sosial memang dapat membebani keuangan. Mengatur pengeluaran dan membedakan kebutuhan dari keinginan merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan yang sehat.

Namun, tidak semua persoalan ekonomi berawal dari keputusan konsumsi yang keliru. Ada orang yang penghasilannya habis bukan karena terlalu sering berbelanja, melainkan karena harus memenuhi kebutuhan dasar yang terus menuntut pengeluaran.

Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar bagaimana mengurangi keinginan, tetapi bagaimana memastikan pendapatan cukup untuk membiayai kehidupan.

Ketika berhemat memiliki batas

Bayangkan seseorang yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk membeli bahan makanan, membayar tempat tinggal, memenuhi kebutuhan anak, dan membiayai transportasi untuk bekerja. Setelah seluruh kebutuhan itu dipenuhi, hampir tidak ada ruang tersisa untuk pengeluaran lain.

Dalam situasi seperti ini, anjuran untuk menurunkan gaya hidup terdengar mudah, tetapi belum tentu menyentuh akar persoalan.

Apa lagi yang harus dikurangi ketika pengeluaran sudah didominasi kebutuhan pokok? Apakah seseorang masih bisa disebut kurang bijak mengelola keuangan ketika ia telah menekan berbagai pengeluaran, tetapi pendapatannya tetap tidak mencukupi?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berhemat memiliki batas. Seseorang memang dapat mengevaluasi kebiasaan belanjanya, tetapi ia tidak selalu memiliki kendali atas seluruh faktor yang menentukan besarnya biaya hidup.

Harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, ongkos perjalanan, dan kebutuhan keluarga membentuk beban pengeluaran yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ketika penghasilan terbatas dan sebagian besar pendapatan terserap untuk kebutuhan dasar, ruang untuk melakukan penghematan tambahan menjadi semakin sempit.

Karena itu, menyamakan keluhan tentang biaya hidup dengan persoalan gaya hidup berisiko mengabaikan kenyataan bahwa kondisi ekonomi setiap orang tidak sama.

Beban ekonomi bukan semata-mata tanggung jawab individu

Kita hidup dalam masyarakat yang sering menempatkan keberhasilan mengelola keuangan sebagai ukuran kedisiplinan pribadi. Seseorang yang mampu menabung dianggap pandai mengatur uang, sementara mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan terkadang dinilai kurang mampu mengendalikan pengeluaran.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi menjadi problematis ketika digunakan untuk menjelaskan semua kesulitan ekonomi.

Pengelolaan keuangan pribadi memang penting. Namun, kemampuan seseorang untuk mengatur uang juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan beban kebutuhan yang harus ditanggung. Strategi berhemat yang efektif bagi seseorang dengan penghasilan relatif longgar belum tentu dapat diterapkan oleh keluarga yang hampir seluruh pendapatannya digunakan untuk bertahan hidup.

Dalam kondisi demikian, menyalahkan gaya hidup dapat menggeser perhatian dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah penghasilan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak?

Persoalan ini tidak berarti individu bebas dari tanggung jawab atas keputusan keuangannya. Yang perlu dihindari adalah anggapan bahwa setiap kesulitan ekonomi pasti disebabkan oleh pilihan pribadi yang buruk.

Ketika persoalan struktural diperlakukan sebagai kesalahan individu, masyarakat berisiko terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang kurang hemat, sementara persoalan keterjangkauan kebutuhan dasar tidak memperoleh perhatian yang sepadan.

Biaya hidup dan krisis iklim

Aksi Greenpeace Indonesia yang mengangkat isu krisis iklim dan biaya hidup juga mengingatkan kita bahwa persoalan ekonomi tidak selalu berdiri sendiri. Kondisi lingkungan dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk ketersediaan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan sumber penghidupan.

Dampak lingkungan tidak dirasakan secara seragam oleh semua orang. Masyarakat dengan sumber daya ekonomi terbatas dapat memiliki kemampuan yang lebih kecil untuk menghadapi gangguan terhadap pendapatan maupun kebutuhan dasarnya.

Karena itu, pembicaraan mengenai krisis iklim perlu memperhatikan dimensi keadilan sosial. Upaya menghadapi persoalan lingkungan seharusnya tidak berhenti pada imbauan agar individu mengubah kebiasaan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana beban dan manfaat perubahan tersebut dibagikan di tengah masyarakat.

Mengurangi konsumsi berlebihan, menggunakan energi secara bijak, dan menghindari pemborosan tetap merupakan tindakan yang penting. Namun, perilaku ramah lingkungan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan keterjangkauan hidup atau membebankan seluruh tanggung jawab kepada individu.

Perubahan perilaku akan lebih bermakna ketika didukung oleh kondisi yang memungkinkan masyarakat mengambil pilihan yang lebih baik, tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Berhemat penting, tetapi kehidupan yang layak lebih mendasar

Perdebatan antara menurunkan biaya hidup dan menurunkan gaya hidup seharusnya menjadi kesempatan untuk memahami persoalan ekonomi secara lebih utuh.

Kritik terhadap perilaku konsumtif tetap diperlukan. Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan mengelola keuangan, menghindari pemborosan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan konsumsi. Akan tetapi, kritik tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak digunakan untuk menghakimi semua orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Pada saat yang sama, pembicaraan tentang biaya hidup perlu membuka ruang bagi pertanyaan mengenai kecukupan pendapatan, keterjangkauan kebutuhan dasar, serta kondisi sosial dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Kita perlu membedakan orang yang kesulitan karena pengeluaran konsumtif dari mereka yang telah hidup hemat, tetapi tetap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Keduanya membutuhkan pemahaman dan kemungkinan solusi yang berbeda.

Pada akhirnya, kehidupan yang layak tidak seharusnya dipandang sebagai kemewahan yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang paling pandai berhemat. Berhemat memang dapat membantu seseorang mengelola sumber daya yang dimilikinya, tetapi tidak selalu dapat mengatasi ketimpangan antara pendapatan dan kebutuhan.

Sebab, bagi mereka yang setiap hari berjuang agar esok masih bisa makan, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menurunkan gaya hidup. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa bekerja dan memperoleh penghasilan benar-benar memberi mereka kesempatan untuk hidup secara layak.

Opini ini ditulis oleh Ayu Kusuma Febriyani, reporter magang Numeralitera dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Editor: Damar Sri Prakoso