Tak Cukup Punya BPJS, Klaten Kejar Kualitas Layanan Kesehatan hingga Tingkat Desa

NUMLIT, KLATEN — Kabupaten Klaten semakin dekat dengan target perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warganya.

Saat ini, tingkat kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Klaten telah mencapai sekitar 99 persen.

Namun di balik capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, mulai dari pemerataan tenaga kesehatan hingga penguatan layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Hal itu mengemuka dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan (Faskes) Kabupaten Klaten Tahun 2026 yang digelar di Ruang Diskominfo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (15/6/2026).

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan tingginya cakupan kepesertaan JKN menjadi modal penting dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan mudah diakses masyarakat.

“Alhamdulillah, tingkat kepesertaan JKN di Kabupaten Klaten saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan semakin baik,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Hamenang, keberhasilan program kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat saat membutuhkan pelayanan medis.

Masih Ada Wilayah yang Kekurangan Dokter

Data BPJS Kesehatan menunjukkan Kabupaten Klaten saat ini memiliki 139 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dalam penyelenggaraan JKN.

Selain itu terdapat 14 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang meliputi rumah sakit, klinik utama, dan balai kesehatan masyarakat. Namun, pemerataan layanan masih menjadi tantangan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Deddy Febrianto, mengungkapkan masih ada sejumlah wilayah yang membutuhkan tambahan layanan kesehatan, terutama dokter gigi di tingkat FKTP.

Selain itu, dari total 34 puskesmas di Kabupaten Klaten, baru satu puskesmas yang memenuhi rasio ideal dokter terhadap peserta JKN.

“Dari 34 puskesmas yang ada, baru Puskesmas Jogonalan I yang memenuhi rasio ideal satu dokter untuk 5.000 peserta JKN,” jelas Deddy.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Puskesmas Jogonalan I Jadi Contoh

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Klaten juga mencatat prestasi membanggakan. Puskesmas Jogonalan I berhasil masuk tiga besar penilaian fasilitas kesehatan tingkat regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi fasilitas kesehatan lain di Kabupaten Klaten.

“Kami berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan sehingga ke depan mampu bersaing di tingkat nasional,” kata Deddy.

Tidak Ada Warga Terlantar karena Belum Punya BPJS

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Klaten menargetkan seluruh warga benar-benar terlindungi oleh JKN.

Bahkan, Hamenang menginginkan adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat yang belum memiliki kepesertaan BPJS dapat segera dibantu saat membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan perlu diperkuat agar tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan.

“Kami ingin ada kolaborasi yang lebih kuat sehingga mulai tahun 2027 masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan tetapi belum memiliki kepesertaan BPJS dapat segera dibantu,” tegasnya.

Program Speling Efektif Mendekatkan Layanan

Selain memperkuat JKN, Pemkab Klaten juga terus mendorong pengembangan program Spesialis Keliling (Speling) yang selama ini dinilai berhasil mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Program tersebut memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Hamenang berharap jangkauan program ini terus diperluas agar semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaatnya.

“Program Speling berjalan baik dan perlu diperluas. Masyarakat juga harus semakin banyak mengetahui bahwa Kabupaten Klaten memiliki layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan bermanfaat,” katanya.

Dengan tingkat kepesertaan JKN yang hampir menyentuh 100 persen, Klaten kini memasuki fase baru.

Fokus pembangunan kesehatan tidak lagi semata mengejar jumlah peserta, tetapi memastikan setiap warga memperoleh layanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas, di mana pun mereka tinggal. (Damar Sri Prakoso)