KPPN Surakarta Apresiasi Kinerja Pengelolaan APBN, Buka Ruang Publik Kawal Kualitas Layanan

NUMLIT, SURAKARTA – Pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya diukur dari seberapa baik anggaran direalisasikan. Kualitas layanan kepada para pengguna anggaran dan masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu terus dievaluasi.

Semangat tersebut menjadi benang merah kegiatan ARJUNA (Apresiasi Kinerja untuk Mitra Kerja KPPN Surakarta) Awards Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar KPPN Surakarta secara bersamaan di Grha Artaka, Exhibition Hall KPPN Surakarta, Kamis (23/7/2026).

Melalui dua agenda tersebut, KPPN Surakarta tidak hanya memberikan apresiasi kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan APBN, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menerima kritik, masukan, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan.

Kepala KPPN Surakarta Eko Budiyanto mengatakan apresiasi dan evaluasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mendorong pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas.

“Melalui ARJUNA Awards, kami memberikan apresiasi kepada mitra kerja yang telah menunjukkan kinerja terbaik. Pada saat yang sama, melalui Forum Konsultasi Publik, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan dari para pengguna layanan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.

ARJUNA Awards Semester I 2026 mengusung tema “Ksatria Madukara: Mengukir Prestasi, Menebar Inspirasi”. Filosofi tersebut menggambarkan sosok ksatria pemanah yang memiliki fokus, ketekunan, semangat belajar, dan kegigihan dalam mencapai tujuan.

Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dengan tantangan para pengelola keuangan negara yang dituntut untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan cermat dalam memastikan anggaran negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada periode ini, penghargaan diberikan dalam 10 kategori, mulai dari pencapaian Nilai IKPA terbaik, akurasi deviasi Halaman III DIPA terbaik, implementasi CMS dan KKP terbaik, pengelolaan gaji induk terbaik, kecepatan penyelesaian LPJ bendahara berkualitas.

Selain itu, kecepatan pemenuhan kualitas data terbit SHR, operator satker terbaik, KPA, PPK, dan PPSPM terbaik, hingga kinerja pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah daerah mitra KPPN Surakarta.

Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah semakin baiknya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran satuan kerja. Berdasarkan evaluasi Semester I Tahun Anggaran 2026, sebanyak 55 satuan kerja atau 53 persen berhasil meraih nilai akurasi deviasi Halaman III DIPA sempurna, yakni 100.

Penghargaan tersebut diberikan kepada satuan kerja yang mampu merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Sementara itu, kategori baru PPSPM Terbaik juga memberikan gambaran tentang pentingnya ketelitian dalam proses administrasi keuangan negara. Penghargaan diberikan kepada PPSPM dengan tingkat penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) paling rendah.

Menariknya, peraih penghargaan pada kategori tersebut berhasil mencatatkan 100 persen SPM tanpa penolakan, yang menunjukkan kualitas proses pengujian tagihan serta kepatuhan administrasi yang baik.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan APBN terus menjadi perhatian bersama. Kami berharap penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh mitra kerja untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan dampak yang semakin baik bagi masyarakat,” kata Eko.

Di sisi lain, KPPN Surakarta juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendengar langsung suara para pengguna layanan melalui Forum Konsultasi Publik 2026.

Forum tersebut menjadi ruang partisipasi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan identifikasi persoalan, usulan perbaikan, kritik, hingga rekomendasi terkait pelayanan perbendaharaan.

Peserta forum berasal dari berbagai unsur, mulai dari media massa, organisasi masyarakat, satuan kerja, pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, hingga pelaku UMKM. Keragaman peserta tersebut diharapkan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan KPPN Surakarta.

Eko mengatakan masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik tidak berjalan satu arah.

“Kami ingin pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna layanan. Karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan sangat penting untuk menjadi bahan perbaikan, sehingga layanan dapat semakin responsif, adaptif, transparan, dan memberikan nilai tambah,” jelasnya.

Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik, lengkap dengan rekomendasi dan target waktu penyelesaiannya.

Dengan mekanisme tersebut, KPPN Surakarta dan para pemangku kepentingan memiliki komitmen bersama untuk memastikan rekomendasi tidak berhenti sebagai catatan dalam forum, tetapi ditindaklanjuti secara terencana dan terukur.

Para peserta juga akan turut memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disepakati sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Selain penghargaan dan forum konsultasi, kegiatan tersebut turut diramaikan dengan UMKM Expo yang diikuti 15 UMKM binaan KPPN Surakarta. Kehadiran UMKM Expo menjadi bagian dari dukungan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Bagi KPPN Surakarta, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara memiliki dimensi yang luas. Di satu sisi, kinerja pengelolaan APBN perlu terus didorong melalui apresiasi dan evaluasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik harus dibangun melalui keterbukaan terhadap masukan dan partisipasi masyarakat.

“Harapannya, sinergi antara kinerja pengelolaan APBN yang semakin baik, pelayanan publik yang terus diperbaiki, serta dukungan terhadap UMKM dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kerja KPPN Surakarta,” pungkas Eko. (Damar Sri Prakoso)