Mayoritas Pangan Solo dari Luar, Kota Cerdas Pangan Dorong Sistem yang Lebih Tangguh

NUMLIT, SURAKARTA — Kota Surakarta menghadapi sebuah paradoks dalam urusan pangan. Jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat terus bertambah, tetapi ruang untuk memproduksi pangan di dalam kota sangat terbatas. Solo bahkan hanya memiliki sekitar 14 hektare lahan pertanian.

Di sisi lain, sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, dan kuliner, kebutuhan pangan di Surakarta terus meningkat. Sebagian besar kebutuhan tersebut harus dipasok dari daerah sekitar.

Persoalannya tidak berhenti ketika pangan tiba di kota. Sebagian pangan yang telah diproduksi, didistribusikan, dan dibeli masyarakat justru berakhir menjadi sampah.

Di titik inilah gagasan Kota Cerdas Pangan menjadi penting. Ketahanan pangan Solo tidak mungkin dibangun hanya dengan menambah produksi di dalam kota, tetapi harus melalui sistem yang menghubungkan daerah produsen dengan kota konsumen, mendorong konsumsi pangan sehat, menyelamatkan pangan berlebih, sekaligus mengelola sisa makanan agar kembali menjadi sumber daya.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Media Briefing Kota Cerdas Pangan bertema “Membangun Sistem Pangan Kota yang Tangguh melalui Kolaborasi, Ekonomi Sirkular, dan Pemenuhan Hak atas Pangan” yang digelar di Hotel Zest Parangjoro Surakarta, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Program Kota Cerdas Pangan yang diinisiasi Yayasan Gita Pertiwi bersama Pemerintah Kota Surakarta dan berbagai pemangku kepentingan.

Pangan yang Mubazir Setara 13 Candi Borobudur

Program Koordinator Kota Cerdas Pangan Rikolto, Mohammad Ulil Ahsan, mengatakan persoalan pangan sebenarnya merupakan masalah sistemik.

Rikolto sendiri menjalankan tiga program utama, yakni beras berkelanjutan, kopi berkelanjutan, dan Kota Cerdas Pangan. Untuk program terakhir, terdapat empat kota yang menjadi pilot project, yaitu Bandung, Depok, Denpasar, dan Solo.

Menurut Ulil, data Bappenas menunjukkan adanya ketimpangan sistem pangan. Ada wilayah yang mengalami surplus pangan hingga berpotensi mubazir, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan pangan.

Ironisnya, jumlah pangan yang hilang dan terbuang di Indonesia sangat besar. Berdasarkan kajian Bappenas, food loss and food waste (FLW) Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 23–48 juta ton per tahun pada periode 2000–2019.

Jika dikonversikan secara visual, jumlah makanan yang terbuang tersebut bahkan dianalogikan setara dengan 13 Candi Borobudur setiap tahun.

Kerugiannya pun tidak kecil, yakni diperkirakan mencapai Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, atau setara sekitar 17 persen dari target APBN.

“Persoalan pangan bukan hanya tentang apakah pangan tersedia atau tidak, tetapi bagaimana sistem pangan itu bekerja dari hulu sampai hilir. Ini menjadi salah satu konteks penting yang diangkat dalam program Kota Cerdas Pangan,” ujar dia.

Masalah tersebut menjadi semakin relevan bagi kota seperti Solo yang mengalami urbanisasi pesat dengan ketersediaan ruang yang semakin terbatas.

Solo Bukan Kota Produsen Pangan

Direktur Yayasan Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, mengatakan Gita Pertiwi memiliki dua fokus besar, yakni kota berkelanjutan dan pertanian berkelanjutan. Gagasan Kota Cerdas Pangan sendiri telah mereka inisiasi sejak 2018 dengan memilih Surakarta (Solo) sebagai salah satu lokasi pengembangan. Pemilihan Solo bukan tanpa alasan.

“Solo bukan kota produsen. Sumber pangannya bergantung pada wilayah lain,” ujar Titik.

Karena itu, ketahanan pangan Solo tidak dapat dibangun dengan cara berpikir bahwa kota harus memproduksi seluruh kebutuhan pangannya sendiri. Sebaliknya, Solo perlu membangun hubungan yang kuat dengan daerah-daerah penyangga sebagai pemasok pangan.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, baik warga yang memiliki KTP Surakarta maupun mereka yang setiap hari beraktivitas di Solo, kebutuhan pangan kota pun semakin besar.

Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan tidak hanya berarti memastikan makanan tersedia. Pemerintah dan masyarakat juga harus memastikan pangan yang dikonsumsi aman, bergizi, terjangkau, sekaligus mengelola sisa pangan secara bertanggung jawab.

“Untuk mencapai ketahanan pangan, Solo harus bekerja sama dengan daerah sekitar,” kata Titik.

Menurutnya, keterbatasan lahan justru harus mendorong Solo membangun ekosistem pangan yang lebih cerdas. Produksi pangan dapat diperkuat di wilayah sekitar, sementara kota berperan pada sisi distribusi, konsumsi, edukasi, penyelamatan pangan, hingga pengelolaan sampah pangan.

53 Pasar, Puluhan Ton Sampah

Salah satu titik yang tidak dapat dilepaskan dari sistem pangan perkotaan adalah pasar. Surakarta memiliki 53 pasar rakyat. Aktivitas perdagangan pangan di dalamnya menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Titik menyebutkan data timbulan sampah dari pasar dapat mencapai sekitar 40 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pangan dan sistem pengelolaan sampah sebenarnya tidak dapat dipisahkan.

“Sampah organik dari aktivitas pangan seharusnya tidak seluruhnya berakhir sebagai sampah residu. Ia masih memiliki nilai jika dikelola dengan pendekatan ekonomi sirkular. Karena itu, muncul gagasan agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada konsep bank sampah, tetapi mulai dikembangkan menuju bank pangan,” kata Titik.

Di dalamnya, aktor-aktor yang selama ini berada di garis depan pengelolaan sampah, seperti pemulung, pengambil sampah, dan pengelola lingkungan, juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari ekosistem.

Mereka bukan sekadar pekerja yang mengambil sesuatu yang dianggap tidak berguna. Mereka sebenarnya berada di salah satu titik penting untuk memastikan sumber daya pangan dan organik tidak langsung terbuang.

Menyelamatkan Pangan Sebelum Menjadi Sampah

Menurut Titik, praktik ekonomi sirkular juga diterapkan melalui gerakan food sharing. Di Pasar Jebres, misalnya, pangan berlebih yang masih layak konsumsi disortir dan diperiksa sebelum disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rata-rata sekitar 30–50 kilogram pangan berlebih dapat diselamatkan setiap hari.

Gerakan tersebut berkembang melalui Aliansi Berbagi Pangan Solo Raya yang melibatkan berbagai komunitas.

Data program menunjukkan peningkatan signifikan pangan yang berhasil diselamatkan. Pada 2020 tercatat sekitar 2.099,7 kilogram pangan berlebih terselamatkan. Angka tersebut meningkat hingga sekitar 46.040 kilogram pada 2025 melalui berbagai skema berbagi langsung, tebus murah, dan etalase berbagi pangan.

Artinya, makanan yang sebelumnya berpotensi menjadi sampah dapat kembali memiliki manfaat sosial.

“Namun, menurut pendekatan Kota Cerdas Pangan, penyelamatan pangan hanyalah salah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Yang hendak dibangun adalah perubahan dari cara berpikir linear mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, lalu buang menjadi sistem yang lebih sirkular,” tegas dia.

Sekolah Menjadi Laboratorium Perubahan

Perubahan sistem pangan juga dimulai dari tempat yang mungkin selama ini tidak selalu dianggap sebagai bagian dari persoalan ketahanan pangan yaitu sekolah.

Di Kota Surakarta terdapat sekitar 43.000 siswa yang tersebar di 805 sekolah. Setiap hari, anak-anak tersebut menghabiskan sekitar tujuh hingga sembilan jam di lingkungan sekolah. Karena itu, kualitas makanan yang mereka konsumsi di sekolah menjadi persoalan penting.

Dimas Teguh Saputra, S.Pd., M.Pd., dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, mengatakan sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan pangan yang sehat dan bergizi selama berada di lingkungan pendidikan.

“Bagaimanapun kami harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pangan bergizi dan sehat bagi mereka,” ujarnya.

Menurut Dimas, upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan sekolah. Orang tua juga harus memiliki kesadaran yang sama. Jangan sampai kebutuhan pangan sehat anak sudah dijaga selama berada di sekolah, tetapi ketika pulang justru diajak membeli makanan yang tidak sehat, kurang higienis, atau tidak jelas kandungan gizinya.

“Harapan kami, orang tua juga mendukung,” kata Dimas yang juga bagian dari Tim Penilai Stratifikasi Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak Kota Surakarta tersebut.

Karena itu pada 2025–2026, lanjut Dimas, salah satu bentuk pengukuran keberhasilan program diarahkan pada stratifikasi kantin sekolah. Kantin tidak hanya dinilai dari makanan yang dijual, tetapi juga aspek kebersihan, keamanan pangan, kandungan gizi, keterjangkauan, serta lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat.

Angka Obesitas Mulai Turun

Perubahan tersebut juga mulai diukur melalui kondisi kesehatan siswa. Yayasan Gita Pertiwi bersama para pemangku kepentingan melakukan pengukuran pada sekolah yang sama dengan sampel yang sama, meskipun anak yang diperiksa berbeda pada setiap periode.

Pada 2019, hasil pengukuran menunjukkan angka kegemukan dan obesitas mencapai sekitar 38 persen. Enam tahun kemudian, pada 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar 32 persen. Pengukuran kembali dilakukan pada 2026 dan menghasilkan angka sekitar 30,9 persen.

Bagi Titik, penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan, tetapi belum cukup.

“Dengan intervensi prinsip cerdas pangan di sekolah-sekolah, kita berharap hasilnya setahun tidak hanya turun satu persen. Bagaimana supaya bisa turun lima persen? Itu perlu gerakan menyeluruh,” ujarnya.

Artinya, persoalan pangan sehat tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta anak memilih makanan yang lebih sehat.

Dibutuhkan perubahan ekosistem yang melibatkan sekolah, kantin, guru, orang tua, pemerintah, pelaku usaha, hingga lingkungan tempat anak tinggal.

Kota Cerdas Pangan Harus Diukur

Program Kota Cerdas Pangan juga tidak ingin berhenti pada kegiatan atau kampanye. Perubahan harus dapat diukur.

Indikator yang digunakan antara lain peningkatan status gizi anak, keterjangkauan pangan, seberapa besar pangan yang berhasil diselamatkan dari potensi terbuang, serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung sistem pangan berkelanjutan.

Dengan indikator tersebut, keberhasilan Kota Cerdas Pangan tidak hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi dari perubahan yang terjadi pada manusia dan lingkungannya.

Jika anak lebih sehat, pangan lebih terjangkau, makanan berlebih lebih banyak diselamatkan, sampah pangan berkurang, dan kebijakan pemerintah semakin kuat, maka sistem pangan kota bergerak ke arah yang lebih baik.

Solo Tak Bisa Sendirian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Surakarta, Wahyu Kristina, S.S., M.M., berada dalam posisi strategis untuk memastikan agenda ketahanan pangan menjadi bagian dari pembangunan kota.

Namun, persoalan pangan Solo tidak mungkin diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah. Keterbatasan lahan pertanian membuat kerja sama dengan wilayah sekitar menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Karena itu, menurut dia, ekosistem Kota Cerdas Pangan dibangun melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta daerah penyangga.

Pendekatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Surakarta yang menempatkan semangat gotong royong dalam mewujudkan kota yang berbudaya, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kota Cerdas Pangan kemudian menjadi ruang untuk menerjemahkan semangat tersebut dalam persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang kita makan, dari mana makanan itu berasal, bagaimana makanan diproduksi, bagaimana ia sampai ke meja makan, dan apa yang terjadi ketika makanan tersebut tersisa,” ujar dia yang turut menjadi salah satu narasumber diskusi.

Program Boleh Berakhir, Ekosistem Jangan Berhenti

Program Kota Cerdas Pangan pada akhirnya nanti bakal memasuki fase penting seiring berakhirnya implementasi program. Tantangan berikutnya adalah memastikan praktik baik yang telah dibangun tidak ikut berhenti.

Masyarakat harus terus diedukasi dan diliterasi mengenai persoalan pangan. Mulai dari food loss and food waste, pangan sehat, kantin sekolah, ekonomi sirkular, food sharing, hingga hubungan antara Solo dan daerah penyangga sebagai satu kesatuan sistem pangan.

Sebab, jika Solo hanya melihat pangan dari sisi ketersediaan, persoalannya tidak akan pernah selesai.

Kota ini memang hanya memiliki sekitar 14 hektare lahan pertanian. Tetapi Solo memiliki puluhan pasar, ratusan sekolah, ribuan pelaku usaha, komunitas, konsumen, dan jutaan aktivitas manusia yang setiap hari bersinggungan dengan pangan.

Di situlah sesungguhnya kekuatan Kota Cerdas Pangan. Bukan memaksa kota menjadi produsen pangan, melainkan membangun sistem yang membuat setiap pangan memiliki nilai, setiap sumber daya dimanfaatkan, setiap anak mendapatkan makanan sehat, dan setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, serta terjangkau. (Damar Sri Prakoso)