ISEI dan Bank Indonesia Dorong Ekosistem Ketahanan Pangan Berbasis Inovasi

NUMLIT, SURAKARTA — Ketahanan pangan tidak lagi bisa dibebankan hanya kepada petani atau pemerintah.

Di tengah ancaman perubahan iklim, fluktuasi ekonomi global, hingga menyusutnya minat generasi muda pada sektor pertanian, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan pangan nasional.

Pesan itulah yang mengemuka dalam Kuliah Umum bertajuk “Program Ketahanan Pangan Mendukung Asta Cita Pemerintah” yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Bank Indonesia dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Sabtu (27/6/2026).

Forum tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga komunitas petani untuk mencari solusi bersama memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri PP ISEI, Dr. Aviliani, mengatakan persoalan pangan saat ini tidak cukup diselesaikan melalui diskusi konseptual.

Yang dibutuhkan adalah memperbanyak praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mereplikasinya di berbagai daerah.

“Kami pagi ini berkesempatan mengunjungi langsung wilayah binaan petani. Tujuannya mencari model-model yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa diterapkan di daerah lain,” ujarnya.

Menurut Aviliani, ISEI selama ini tidak hanya melakukan kajian ekonomi, tetapi juga aktif membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satunya bersama Astra dalam pembinaan UMKM manufaktur yang terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat.

ISEI juga mempelajari pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang berhasil mengubah limbah menjadi komoditas bernilai ekonomi.

“Harapan kami, praktik-praktik baik ini tidak berhenti sebagai studi lapangan, tetapi benar-benar direplikasi sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi masyarakat,” katanya.

Tanah Sehat, Pangan Berkualitas

Dalam kuliah umum tersebut, CEO Komsah Group, dr. Philip Avianto, mengajak peserta melihat persoalan pangan dari sisi yang sering terlupakan, yakni kesehatan tanah.

Ia menilai kualitas hasil pertanian sangat ditentukan oleh kondisi tanah yang menjadi media tumbuh tanaman.

Karena itu, menjaga kesehatan tanah bukan sekadar urusan petani, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.

Melalui konsep Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman (Puskestan), Philip mendorong pendekatan pertanian yang lebih berkelanjutan melalui pemulihan kualitas lahan, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan petani.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga aktif memperkuat sektor pangan melalui pengendalian inflasi, pembiayaan, hingga sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

“Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama stabilitas ekonomi nasional,” ujar Destry.

Ia menjelaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui kebijakan moneter. Produksi pangan harus meningkat, distribusi diperbaiki, dan produktivitas petani terus diperkuat.

Destry juga mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Indonesia menghadapi tantangan mulai dari kualitas lahan, distribusi pangan, perubahan iklim hingga dinamika ekonomi global. Karena itu kolaborasi menjadi kunci,” katanya.

UNS Perkuat Peran sebagai Kampus Ketahanan Pangan

Komitmen terhadap ketahanan pangan juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS, Prof. Irwan Trinugroho.

Ia mengatakan UNS selama ini terus mengembangkan riset pertanian melalui berbagai fasilitas, termasuk kawasan hutan pendidikan seluas sekitar 60 hektare yang dimanfaatkan sebagai laboratorium lapangan.

Selain dipercaya Kementerian Pertanian mengembangkan lahan sawah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, UNS juga mencatat prestasi internasional dengan menempati peringkat pertama di Indonesia, peringkat kelima Asia, dan peringkat kedelapan dunia pada indikator SDG 2 Zero Hunger dalam THE Impact Rankings.

“Capaian tersebut menjadi bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi yang dapat menjawab tantangan sektor pangan,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UNS.

Kebijakan Harus Berbasis Data

Perspektif lain disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang menekankan pentingnya data berkualitas dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan.

Ia menilai keputusan pemerintah akan jauh lebih efektif apabila didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kuliah umum tersebut juga menghadirkan Ketua Forum Group Pertanian dan Kehutanan PP ISEI, Prof. Bustanul Arifin, yang mengulas tantangan sektor agro-maritim Indonesia di tengah perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

Melalui forum ini, para peserta berharap lahir sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat.

Sebab, menjaga ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan beras atau hasil panen, tetapi membangun ekosistem yang mampu menyejahterakan petani, memperkuat ekonomi daerah, dan menjaga stabilitas nasional di masa depan. (Damar Sri Prakoso)