Salatiga Perkuat Ruang Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

NUMLIT, SALATIGA — Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang pemilu dan pemungutan suara. Lebih dari itu, demokrasi juga tentang memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, terlibat, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semangat itulah yang mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar Pemerintah Kota Salatiga di Ruang Kaloka, Gedung Setda Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut secara khusus menghadirkan tokoh masyarakat dan penyandang disabilitas sebagai peserta utama, sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih inklusif.

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa predikat Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang politik dan pembangunan.

Menurutnya, tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau kehilangan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.

“Semua warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, didengar, dan berkontribusi dalam pembangunan kota, termasuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, perempuan, lansia, dan generasi muda,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkot Salatiga.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Salatiga akan terus memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak pada prinsip inklusivitas agar seluruh warga dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Politik yang Ramah untuk Semua

Selama ini, pembahasan mengenai partisipasi politik sering kali berfokus pada angka partisipasi pemilih. Namun, bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi tidak hanya soal datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga akses terhadap informasi politik, ruang dialog, hingga kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, pendidikan politik yang inklusif menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap warga memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari demokrasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Salatiga, Sri Sarwanti, S.H., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kesadaran politik sekaligus membangun ekosistem demokrasi yang lebih ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin menggerakkan peran aktif tokoh masyarakat sebagai pelopor edukasi politik yang inklusif hingga tingkat akar rumput, sekaligus menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah,” katanya.

Dari Toleransi Menuju Inklusi

Kota Salatiga selama ini dikenal luas sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman. Namun pemerintah daerah menilai bahwa toleransi tidak cukup berhenti pada sikap saling menghargai perbedaan.

Langkah berikutnya adalah menciptakan ruang yang benar-benar inklusif, di mana setiap warga, tanpa memandang kondisi fisik, usia, gender, maupun latar belakang sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Melalui forum tersebut, peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), hingga akademisi dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

Materi yang disampaikan tidak hanya membahas hak dan kewajiban politik warga negara, tetapi juga pentingnya membangun budaya demokrasi yang menghargai keberagaman dan menjamin akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat.

Menjadikan Inklusi Sebagai Budaya

Bagi Pemerintah Kota Salatiga, partisipasi politik yang inklusif bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kota yang benar-benar menjadi rumah bagi semua warga.

Ketika penyandang disabilitas, perempuan, lansia, kelompok rentan, dan generasi muda memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pembangunan, maka demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial.

Melalui pendidikan politik yang lebih terbuka dan inklusif, Salatiga berharap dapat melahirkan masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya, aktif dalam kehidupan publik, serta mampu menjadi bagian dari proses pembangunan kota secara setara.

Sebab pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari seberapa banyak suara yang masuk ke kotak pemilu, melainkan dari seberapa banyak warga yang merasa dilibatkan dan memiliki tempat dalam menentukan masa depan daerahnya. (Damar Sri Prakoso)