UIN Sunan Kudus Jadi Ruang Merancang Arah Abad Kedua Nahdlatul Ulama

NUMLIT, KUDUS — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perhatian publik umumnya tersedot pada satu pertanyaan. Siapa yang akan memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu?

Namun, di balik dinamika politik organisasi muncul percakapan lain yang tak kalah penting, bahkan lebih menentukan masa depan NU.

Percakapan itulah yang mengemuka dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV yang digelar Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan UIN Sunan Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat-Sabtu (26–27/6/2026).

Forum tersebut menggeser fokus pembahasan dari soal pergantian kepemimpinan menuju satu pertanyaan yang lebih mendasar. Ke mana arah Nahdlatul Ulama akan melangkah pada abad keduanya?

Mengusung tema “Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial”, forum tersebut mempertemukan akademisi, pengurus NU, pimpinan perguruan tinggi, pengasuh pesantren, hingga aktivis masyarakat sipil dari berbagai daerah.

Alih-alih menjadi forum akademik biasa, MIP IV mencoba menawarkan sebuah peta jalan agar NU tetap relevan menghadapi perubahan zaman yang ditandai perkembangan kecerdasan artifisial (AI), transformasi digital, krisis lingkungan, hingga menguatnya oligarki ekonomi dan politik.

NU Harus Berdampak

Rektor UIN Sunan Kudus, Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, mengatakan ilmu pengetahuan harus menjadi fondasi utama gerakan sosial Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, forum seperti MIP tidak boleh berhenti pada diskusi akademik, tetapi harus mampu melahirkan gagasan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ilmu pengetahuan harus menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, sains, teknologi, humaniora, dan ilmu-ilmu keagamaan harus berjalan secara terpadu agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan pijakan nilai,” ujarnya.

Abdurrahman menilai dipilihnya UIN Sunan Kudus sebagai lokasi penyelenggaraan juga memiliki makna simbolik.

Kampus yang menyandang nama Sunan Kudus tersebut membawa semangat Gusjigang—bagus akhlaknya, pandai mengaji, dan pintar berdagang—yang dinilai masih relevan sebagai karakter warga NU masa depan.

Ketika Negara dan Pasar Makin Dominan

Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, Mokhamad Zainal Anwar, menjelaskan kegelisahan utama yang melatarbelakangi penyelenggaraan MIP IV.

Menurutnya, ruang masyarakat sipil semakin terdesak oleh dua kekuatan besar, yakni negara dan pasar.

Negara semakin dominan melalui regulasi, sementara pasar berkembang pesat melalui kekuatan modal, teknologi, dan data digital. Di sisi lain, masyarakat sipil belum berkembang dengan kekuatan yang seimbang.

“Di tengah menguatnya negara dan pasar, masyarakat sipil tidak boleh melemah. Demokrasi hanya akan hidup apabila ruang partisipasi warga tetap kuat. Karena itu NU harus meneguhkan dirinya sebagai masyarakat sipil keagamaan yang mandiri,” kata Zainal, seusai acara.

Ia menambahkan, selama ini banyak praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan warga NU belum terdokumentasikan sebagai pengetahuan kolektif.

Padahal pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi dasar penyusunan arah kebijakan organisasi pada masa mendatang.

Menyiapkan Peta Jalan Abad Kedua

Mustasyar PBNU, Dr. K.H. Muhammad AS Hikam, melihat MIP IV sebagai momentum penting menyusun arah strategis NU setelah memasuki abad kedua.

Menurut mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi itu, persoalan terbesar NU saat ini bukan lagi soal regenerasi kepemimpinan maupun pembenahan tata kelola organisasi.

Yang jauh lebih penting adalah membangun paradigma baru agar NU mampu menjawab tantangan global.

“Persoalan NU hari ini bukan sekadar krisis manajemen. Yang dibutuhkan adalah paradigma pembebasan yang diterjemahkan menjadi strategi organisasi. Paradigma itu harus menjadi peta jalan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil pada abad kedua,” ujarnya.

Hikam menilai ukuran keberhasilan NU ke depan tidak lagi ditentukan oleh besarnya jumlah anggota ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Sebaliknya, NU harus diukur dari kemampuannya memperkuat masyarakat sipil, membangun kemandirian ekonomi warga, melahirkan ulama-intelektual baru, mengembangkan inovasi pendidikan, hingga menjaga demokrasi yang berkeadaban.

Muktamar Harus Menjadi Ruang Gagasan

Ketua PWNU Jawa Tengah, K.H. Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, berharap semangat yang lahir dari MIP IV ikut mewarnai pelaksanaan Muktamar NU tahun depan.

Menurut Gus Rozin, yang harus dimenangkan bukanlah pertarungan antarkelompok, melainkan kejernihan berpikir dalam merumuskan masa depan organisasi.

Ia bahkan mengingatkan pesan Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang meminta NU tidak merasa bangga hanya karena dekat dengan penguasa.

“Muktamar yang akan datang adalah muktamar damai sebagaimana muktamar pagi ini,” ujarnya.

Dari Forum Ilmu Menjadi Gerakan Sosial

Selama dua hari penyelenggaraan, berbagai narasumber menawarkan beragam perspektif.

Guru Besar UIN Walisongo Semarang Prof. Abdurrahman Mas’ud menekankan pentingnya tradisi ilmu sebagai fondasi pembaruan organisasi.

Sosiolog UGM Dr. Arie Sujito mengingatkan perlunya NU memperkuat posisi sebagai penyeimbang negara dan pasar melalui modal sosial yang dimiliki.

Sementara itu, pengasuh Pesantren Aswaja Nusantara Yogyakarta Muhammad Mustafid menyoroti pentingnya kemandirian organisasi melalui tata kelola yang baik, penguatan ekonomi, kaderisasi, dan riset.

Forum juga menghadirkan praktik pemberdayaan masyarakat yang dipaparkan Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh dari Unisnu Jepara, yang menunjukkan bagaimana pendampingan warga mampu berkembang menjadi gerakan pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi desa.

Bukan Sekadar Memilih Ketua Baru

MIP IV akhirnya melahirkan benang merah bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan fondasi baru yang bertumpu pada lima agenda besar.

Agenda itu yakni memperkuat masyarakat sipil keagamaan, membangun tradisi ilmu sebagai basis gerakan, memperkuat kemandirian ekonomi organisasi, mempercepat transformasi sosial berbasis komunitas, serta menyusun peta jalan jangka panjang menghadapi era digital.

Pesan itulah yang menjadi pembeda MIP IV dibandingkan forum-forum sebelumnya.

Di tengah ramainya perbincangan mengenai siapa yang akan memimpin NU dalam Muktamar ke-35, forum ini justru mengingatkan bahwa masa depan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pergantian ketua umum.

Lebih dari itu, NU perlu terus memperbarui cara berpikir, memperkuat tradisi ilmu pengetahuan, dan memastikan seluruh gerakannya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, memasuki abad kedua, NU tidak hanya tetap menjadi organisasi Islam terbesar, tetapi juga mampu menjadi kekuatan masyarakat sipil yang relevan dalam menjawab tantangan Indonesia dan dunia. (Wahyul Huda)